Berita

Pada acara ini Inspektur Kabupaten Pasaman Bapak Amdarisman, SKM., S.H., M. Kes, memetakan dan memaparkan persoalan temuan yang ada pada masing masing nagari, proses dan pelaksanaan tindak lanjut serta kendala dan dampak dari persoalan yang terjadi. Korelasi, tugas dan fungsi OPD terkait serta perlunya komitmen bersama dalam rangka menuju masyarakat yang lebih baik dan bermartabat, tutur Wakil Bupati Pasaman Bapak Sabar AS dalam sambutan tertulisnya. Senang dan berterima kasih karena bisa bertemu dengan wali nagari beserta perangkatnya serta bapak camat. Wakil Bupati Pasaman didampingi Asisten 1 Bapak Hasrizal, dan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat diwakili Bapak Muas, dan juga hadir para auditor Inspektorat sehingga dengan kolaborasi dan sinergitas ini dapat menjadikan Pasaman berkinerja baik dan bersih.
Acara ini  dilakukan secara bertahap, terstruktur dan sistematis. Pertemuan hari ini di ikuti oleh 16 Nagari, dengan 10 Kecamatan. Dimana saat pertemuan sebelumnya telah terlebih dahulu dilaksanakan pada  11 nagari dan saat ini adalah pertemuan pada gelombang kedua yang memang perlu penekanan dan penegasan dari Wakil Bupati Pasaman. Sementara 10 nagari lain sudah tuntas temuan sampai saat ini. Hal ini dilakukan karena pemerintah daerah ingin mengawasi dan membina secara kontiniu sehingga setiap persoalan dan temuan tuntas pada saat tahun berjalan, tidak ada temuan yang menumpuk bertahun tahun dan bahkan kedepan tidak ada temuan yang tidak tertindak lanjuti. Setiap temuan harus tuntas, pemda ingin semua aparatur nagari dapat bekerja dengan nyaman dan tenang, permerintahan nagari dapat berjalan dengan baik dan pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat nagari itu sendiri. Kita semua ikut bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dinagari sesuai tugas dan fungsi masing masing, baik camat, dan OPD terkait lainnya. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) siap untuk membantu manajemen untuk mencapai tujuan organisasi tidak sekedar memberikan jaminan (assurance activities) melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi dan pemantauan akan tetapi APIP juga dituntut memberikan layanan konsultasi (consulting activities) melalui kegiatan pemberian advise, sosialiasi dan bimbingan teknis. APIP kedepan diharapkan mampu menjadi mitra strategis yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi dilingkungan pemerintahan daerah yang penuh dengan volatilitas perubahan. Hal ini diperlukan untuk mendorong terrwujudnya tatakelola pemerintahan yang baik (good governance) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang responsif, bersih (good government) dan bermanfaat. Sebagai mitra APIP diharapkan dapat membantu dengan mengevaluasi dan meningkatkan efektifitas proses manajemen resiko, pengendalian dan tatakelola melalui pendekatan yang sistematis dan teratur. Acara ini kita lakukan untuk mencapai hal tersebut sehingga dapat mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.